Anggie Ariesta
"Ini arah kebijakan ekonomi dan fiskal negara kita, sebagai pembicaraan pendahuluan dalam RAPBN 2027," ujar Prabowo.
Rancangan defisit dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 ini terhitung sangat konservatif dan progresif. Angka tersebut jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan target defisit yang tertuang dalam UU APBN 2026, yakni sebesar Rp689,1 triliun atau setara 2,68 persen dari PDB.
Kebijakan pengetatan ini juga menjadi evaluasi atas realisasi defisit APBN pada tahun pertama jalannya pemerintahan (periode 2025) yang sempat melebar ke angka Rp695,1 triliun atau setara 2,92 persen PDB, dari plafon target awal yang sebesar 2,78 persen PDB atau senilai Rp662 triliun.
"APBN bukan sekedar dokumen keuangan negara, tapi wujud alat perjuangan kita sebagai bangsa," tegas Prabowo.
Selain memaparkan postur pembiayaan, dokumen KEM-PPKF 2027 yang disampaikan Prabowo juga merinci indikator-indikator asumsi dasar ekonomi makro sebagai landasan pacu pembangunan.
