Program Kampung Nelayan Maju Disebut Mandek, Menteri KKP Ungkap Alasannya

IDXChannel - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberikan penjelasan terkait implementasi dari program Kampung Nelayan Maju (Kalaju) yang disebut oleh salah satu anggota Komisi IV DPR sempat tidak berjalan selama dua tahun.

Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, pembangunan Kalaju harus dilakukan secara keseluruhan, yakni meliputi pembangunan sarana dan prasarana, yang terdiri dari dermaga, pabrik es, cold storage, stasiun pengisian bahan bakar (SBN) bahkan hingga jumlah nelayan.

Baca Juga:

Trenggono Usul Anggaran KKP Ditambah Rp700 Miliar

“Idealnya kampung nelayan di seluruh Indonesia harus kita datangkan semua, tidak boleh sporadis (terpisah) satu persatu, yakni dari hulu ke hilir,” ujar Trenggono dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR yang disiarkan secara virtual, Senin (12/6/2023).

Pasalnya, pembangunan sarana dan prasarana yang terpisah dinilai tidak akan memberikan manfaat. Trenggono mencontohkan, bantuan berupa alat tangkap tidak akan efektif bila tidak diikuti dengan pembangunan sarana prasarana lainnya.

Baca Juga:

RI Izinkan Ekspor Pasir Laut, Menteri KKP: Lindungi Pulau yang Hampir Habis 

Namun, dia menjelaskan, untuk membangun sarana dan prasarana yang terintegrasi membutuhkan dana setidaknya Rp22 miliar untuk membangun satu Kalaju.

Baca Juga:

Rugikan Nelayan Lokal, KKP Segel 20 Ton Ikan Impor di Batam

Dengan demikian, KKP berencana untuk membangun Kalaju berdasarkan model yang telah disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Kementerian PPN atau Bappenas. Model ini dimaksudkan untuk memprioritaskan pembangunan Kalaju di daerah tertentu.

“Kalau bisa, di 2023 ada 10 Kalaju yang bisa dijalankan. Ini terdiri dari anggaran berbagai eselon 1 yang digabungkan jadi satu dan masuk ke situ,” jelas Trenggono.

Selanjutnya, KKP juga akan bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) untuk memberdayakan nelayan dalam menjalankan koperasi. Nantinya, koperasi bertugas sebagai pihak yang melakukan pemeliharaan terhadap infrastruktur yang sudah dibangun sehingga terjadi keberlanjutan.

“Kami juga merancang dengan direktorat jenderal (dirjen) terkait. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) sebagai inisiator, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (DJPDS) yang bertanggung jawab untuk cold storage, pabrik es dan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) yang terlibat untuk membina Nelayan dalam mengembangkan budidaya ikan ketika bukan musim laut,” pungkasnya.

(FAY)