Dovana Hasiana/MPI
Namun, dia menjelaskan, untuk membangun sarana dan prasarana yang terintegrasi membutuhkan dana setidaknya Rp22 miliar untuk membangun satu Kalaju.
Dengan demikian, KKP berencana untuk membangun Kalaju berdasarkan model yang telah disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Kementerian PPN atau Bappenas. Model ini dimaksudkan untuk memprioritaskan pembangunan Kalaju di daerah tertentu.
“Kalau bisa, di 2023 ada 10 Kalaju yang bisa dijalankan. Ini terdiri dari anggaran berbagai eselon 1 yang digabungkan jadi satu dan masuk ke situ,” jelas Trenggono.
Selanjutnya, KKP juga akan bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) untuk memberdayakan nelayan dalam menjalankan koperasi. Nantinya, koperasi bertugas sebagai pihak yang melakukan pemeliharaan terhadap infrastruktur yang sudah dibangun sehingga terjadi keberlanjutan.
“Kami juga merancang dengan direktorat jenderal (dirjen) terkait. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) sebagai inisiator, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (DJPDS) yang bertanggung jawab untuk cold storage, pabrik es dan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) yang terlibat untuk membina Nelayan dalam mengembangkan budidaya ikan ketika bukan musim laut,” pungkasnya.
(FAY)
