Iqbal Dwi Purnama
Iwan menambahkan Kementerian PUPR membutuhkan dukungan dari seluruh stakeholder perumahan untuk bersama-sama meningkatkan pertumbuhan sektor properti yang berimbang untuk semua sektor, mulai dari menengah ke atas sampai menengah ke bawah. Diketahui, Pandemi Covid-19 menyebabkan terjadi penurunan daya beli masyarakat, terutama pada segmen menengah ke bawah (MBR).
"Dana APBN untuk alokasi anggaran perumahan juga sangat terbatas sehingga belum mampu menyelesaikan seluruh kebutuhan MBR terhadap perumahan. Untuk itu pemerintah berusaha menggandeng peran aktif dari asosiasi pengembang, sektor swasta, perbankan dan masyarakat untuk turut membangun sektor properti," ujar Iwan.
Kementerian PUPR juga mendorong peran aktif masyarakat dalam proses pembangunan rumah melalui skema padat karya serta mendorong perbankan dalam menyalurkan kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi.
Menurut Iwan, berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susesnas) Tahun 2020 angka backlog kepemilikan perumahan mencapai 12,75 juta, belum termasuk pertumbuhan keluarga baru yang diperkirakan sekitar 700-800 ribu per tahun. (TYO)
