AALI
12300
ABBA
183
ABDA
0
ABMM
3210
ACES
1005
ACST
164
ACST-R
0
ADES
4810
ADHI
680
ADMF
8150
ADMG
166
ADRO
3120
AGAR
350
AGII
1925
AGRO
960
AGRO-R
0
AGRS
118
AHAP
62
AIMS
244
AIMS-W
0
AISA
162
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
930
AKRA
1050
AKSI
232
ALDO
930
ALKA
300
ALMI
274
ALTO
190
Market Watch
Last updated : 2022/05/19 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
540.22
-0.53%
-2.88
IHSG
6830.60
0.55%
+37.19
LQ45
1009.96
-0.59%
-6.04
HSI
20082.33
-2.72%
-561.95
N225
26349.61
-2.09%
-561.59
NYSE
15044.52
-3.2%
-497.38
Kurs
HKD/IDR 1,874
USD/IDR 14,725
Emas
858,911 / gram

Putusan MK Soal UU Cipta Kerja Tak Ganggu Aturan Perpajakan

ECONOMICS
Azfar Muhammad
Jum'at, 26 November 2021 15:27 WIB
MK meminta pemerintah dan DPR melakukan perbaikan pada Undang-Undang Cipta Kerja paling lambat dua tahun.
Putusan MK Soal UU Cipta Kerja Tak Ganggu Aturan Perpajakan (FOTO: MNC Media)
Putusan MK Soal UU Cipta Kerja Tak Ganggu Aturan Perpajakan (FOTO: MNC Media)

IDXChannel - Mahkamah Konstitusi (MK) meminta pemerintah dan DPR melakukan perbaikan pada Undang-Undang Cipta Kerja paling lambat dua tahun. Namun, atas putusan MK tersebut, tidak ada yang berpengaruh pada klaster perpajakan dalam UU Cipta Kerja.

Staf Khusus Bidang Komunikasi Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menilai keputusan MK atas UU CIpta Kerja  tidak akan mempengaruhi aturan pada klaster Perpajakan.

Yustinus menyebutkan alasan bahwa  peraturan pelaksananya masih masih tetap berlaku sampai batas waktu dua tahun batas masa perbaikan. 

"Kalau mengikuti putusan MK tidak boleh lagi dibuat aturan baru, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak perlu membuat aturan baru lagi karena sudah dibuat turunan semuanya, tinggal dilaksanakan." kata  Staf Khusus Menkeu Yustinus Prastowo, Jumat (26/11/2021). 

Terdapat sejumlah peraturan perpajakan yang merupakan turunan dari UU Cipta Kerja ini. Salah satunya terkait penurunan Pajak penghasilan (PPh) pasal 26 terkait bunga obligasi bagi investor asing selain bentuk usaha tetap (BUT).

“Pajak bunga obligasi tersebut sudah diturunkan dari 20% menjadi 10% dalam rangka menarik investasi domestik. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha,”paparnya.

Kemarin, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah akan  mengikuti keputusan MK untuk memperbaiki UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

"Mudah-mudahan untuk putusan MK (ini) tidak mengganggu implementasi aturan di klaster perpajakan," pungkas Yustinus. (RAMA)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD