AALI
9725
ABBA
394
ABDA
0
ABMM
1420
ACES
1220
ACST
232
ACST-R
0
ADES
3000
ADHI
1025
ADMF
7725
ADMG
198
ADRO
1815
AGAR
330
AGII
1505
AGRO
1925
AGRO-R
0
AGRS
176
AHAP
81
AIMS
456
AIMS-W
0
AISA
206
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
920
AKRA
4190
AKSI
424
ALDO
1035
ALKA
244
ALMI
250
ALTO
272
Market Watch
Last updated : 2021/12/03 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
501.87
-1.3%
-6.63
IHSG
6538.51
-0.69%
-45.31
LQ45
938.93
-1.11%
-10.56
HSI
23766.69
-0.09%
-22.24
N225
28029.57
1%
+276.20
NYSE
0.00
-100%
-16133.89
Kurs
HKD/IDR 1,845
USD/IDR 14,395
Emas
819,409 / gram

Bila Dua Tahun Tak Direvisi, UU Cipta Kerja Tidak Akan Berlaku Lagi

ECONOMICS
Iqbal Dwi Purnama
Kamis, 25 November 2021 20:14 WIB
Perintah Mahkamah Konstitusi (MK) agar lembaga eksekutif dan legislatif melakukan revisi terhadap undang-undang cipta kerja tidak bisa diabaikan begitu saja.
Bila Dua Tahun Tak Direvisi, UU Cipta Kerja Tidak Akan Berlaku Lagi. (Foto: MNC Media)
Bila Dua Tahun Tak Direvisi, UU Cipta Kerja Tidak Akan Berlaku Lagi. (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Perintah Mahkamah Konstitusi (MK) agar lembaga eksekutif dan legislatif melakukan revisi terhadap undang-undang cipta kerja tidak bisa diabaikan begitu saja. Bila tidak dilaksanakan, maka peraturan itu dinyatakan tidak akan berlaku lagi.

"Apabila sampai dengan 25 November 2023, UU yang baru tidak juga dibuat, maka UU Cipta Kerja yang sekarang menjadi tidak berlaku lagi dan semua yang sudah diubah oleh UU Cipta Kerja menjadi berlaku lagi," ujar Pakar hukum tata negara dari STIH Jentera, Bivitri Susanti, kepada MNC Portal, Kamis (25/11/2021).

Menurutnya selama masa perbaikan tersebut pemerintah tidak dibenarkan untuk menerbitkan peraturan turunan yang berkaitan dengan UU Ciptaker. Namun PP yang sudah terbit sebelumnya akan tetap berlaku.

"Karena yang dianggap inkonstitusional adalah proses pembentukan, tetapi UU dan segala peraturan yang sudah ada tetap berlaku, hanya tidak boleh membuat peraturan pelaksana baru dan kebijakan lainnya yang bersifat strategis," sambungnya.

Bivitri sendiri mengapresiasi putusan yang dikeluarkan oleh MK, menurutnya hal ini mengonfirmasikan bahwa buruknya proses perumusan UU Ciptaker kemarin yang memakan waktu cukup singkat dalam pengesahannya.

"Putusan ini patut diapresiasi karena MK mengkonfirmasi buruknya proses perumusan UU Cipta Kerja ini, bila tidak ada putusan ini, maka praktik buruk ini bisa mendapat legitimasi sehingga mungkin akan terus berulang," lanjut Bivitri.

Meski demikian, Bivitri menambahkan bila dilihat dari amar putusan dan adanya 4 dari 9 hakim yang memiliki pendapat berbeda, putusan ini dianggap sebagai jalan tengah yang justru berpotensi menimbulkan kebingungan.

Sebab ketika yang dinyatakan inkonstitusional adalah proses legislasinya, maka seharusnya produk atau aturan yang dilahirkan juga bersifat inkonstitusional atau tidak berlaku.

"Tetapi putusan ini membedakan antara proses dan hasil. Sehingga yang dinyatakan inkonstitusional hanya prosesnya, tetapi UU nya tetap konstitusional dan berlaku," tutup Bivitri. (TYO)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD