AALI
9825
ABBA
390
ABDA
0
ABMM
1435
ACES
1240
ACST
234
ACST-R
0
ADES
2970
ADHI
1040
ADMF
7700
ADMG
196
ADRO
1870
AGAR
320
AGII
1485
AGRO
2080
AGRO-R
0
AGRS
179
AHAP
76
AIMS
460
AIMS-W
0
AISA
204
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
890
AKRA
4180
AKSI
414
ALDO
965
ALKA
242
ALMI
246
ALTO
272
Market Watch
Last updated : 2021/12/06 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
505.49
0.72%
+3.62
IHSG
6573.41
0.53%
+34.91
LQ45
945.70
0.72%
+6.77
HSI
23444.23
-1.36%
-322.46
N225
27922.34
-0.38%
-107.23
NYSE
16347.87
-0.77%
-127.38
Kurs
HKD/IDR 1,847
USD/IDR 14,395
Emas
827,268 / gram

UU Cipta Kerja Diperintahkan Revisi, Ini Tanggapan Pengusaha

ECONOMICS
Athika Rahma
Kamis, 25 November 2021 18:59 WIB
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani, memberikan tanggapan terhadap UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja direvisi.
UU Cipta Kerja Diperintahkan Revisi, Ini Tanggapan Pengusaha. (Foto: MNC Media)
UU Cipta Kerja Diperintahkan Revisi, Ini Tanggapan Pengusaha. (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani, memberikan tanggapan terhadap putusan MK yang meminta UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja direvisi.

"Apa yang kami tahu ini hanya untuk merevisi hukum formil, materinya tidak ada yang dibatalkan. Kalau dampaknya terhadap kepastian hukum dan iklim usaha Indonesia, ini rasanya belum ada dampak serius karena ini hanya diminta untuk direvisi," ujar Hariyadi dalam konferensi pers, Kamis (25/11/2021).

Hariyadi melanjutkan, peraturan turunan UU Cipta Kerja yang sudah diterbitkan juga tetap berlaku, termasuk PP Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan.

Namun, untuk peraturan turunan yang belum terbit, memang dilarang dikeluarkan sebelum UU Cipta Kerja ini selesai direvisi.

"Yang sudah keluar, tetap jalan. Termasuk dengan UMP, ini kan udah tercantum di PP 36/2021, ini kan udah berjalan. Kecuali PP yang belum keluar, saya belum tahu yang mana," jelas Hariyadi.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) meminta agar UU Cipta Kerja diperbaiki dalam kurun waktu paling lama 2 tahun. Menurut Hariyadi, perintah revisi tersebut tidak menyentuh isi atau materi UU, namun hanya sebatas hukum formil saja. (TYO)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD