AALI
9725
ABBA
394
ABDA
0
ABMM
1420
ACES
1220
ACST
232
ACST-R
0
ADES
3000
ADHI
1025
ADMF
7725
ADMG
198
ADRO
1815
AGAR
330
AGII
1505
AGRO
1925
AGRO-R
0
AGRS
176
AHAP
81
AIMS
456
AIMS-W
0
AISA
206
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
920
AKRA
4190
AKSI
424
ALDO
1035
ALKA
244
ALMI
250
ALTO
272
Market Watch
Last updated : 2021/12/03 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
501.87
-1.3%
-6.63
IHSG
6538.51
-0.69%
-45.31
LQ45
938.93
-1.11%
-10.56
HSI
23766.69
-0.09%
-22.24
N225
28029.57
1%
+276.20
NYSE
0.00
-100%
-16133.89
Kurs
HKD/IDR 1,845
USD/IDR 14,395
Emas
819,409 / gram

MK Tolak Gugatan Buruh Batalkan UU Cipta Kerja, Ini Tanggapan Apindo

ECONOMICS
Athika Rahma
Kamis, 25 November 2021 19:05 WIB
Menurut Apindo, alasan MK meminta perbaikan UU Cipta Kerja ialah terkait dengan UU 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
MK Tolak Gugatan Buruh Batalkan UU Cipta Kerja, Ini Tanggapan Apindo (FOTO:MNC Media)
MK Tolak Gugatan Buruh Batalkan UU Cipta Kerja, Ini Tanggapan Apindo (FOTO:MNC Media)

IDXChannel - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang diajukan buruh.  

Namun, peraturan tersebut harus diperbaiki dalam kurun waktu paling lama 2 tahun. Terkait hal tersebut, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan, hal itu terkait masalah hukum formil UU Cipta Kerja saja. 

"Di situ disebutkan mengenai pembentukan undang-undang, jadi direvisi sampai pembentukan UU itu memenuhi hukum formil," ujarnya dalam konferensi pers virtual, Kamis (25/11/2021). 

Menurutnya, alasan MK meminta perbaikan UU Cipta Kerja ialah terkait dengan UU 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 

"Karena UU Cipta Kerja ini merangkum 78 UU atau Omnibus Law, itu tidak tercantum dalam UU 12 tahun 2011 tersebut, kami lihat bahwa inilah yang dijadikan dasar hakim konstitusi untuk direvisi," ujarnya. 

Haryadi bilang, secara substansial, sebenarnya tidak ada materi UU Cipta Kerja yang harus diubah. 

"Terhadap materi itu tidak ada keberatan atau tidak ada keputusan yang mencabut. Kalau kita lihat, jadi ini direvisi diberikan waktu sampai 2 tahun untuk membereskan tadi, yang dianggap kurang tepat hukum formilnya," katanya. 

(SANDY)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD