Michelle Natalia
IDXChannel - Staf Khusus Presiden RI Bidang Inovasi, Pendidikan dan Daerah Terluar Billy Mambrasar angkat bicara mengenai ramainya pemberitaan terkait para awardee, atau penerima LPDP Lembaga Pendidikan Dana Pribadi (LPDP) yang mangkir dari tanggung jawab untuk kembali ke Tanah Air.
Billy yang juga adalah penerima beasiswa LPDP menyatakan bahwa para awardee yang tidak komitmen untuk menjalankan pengabdian wajib mendapatkan sanksi, baik itu berupa pengembalian dana pendidikan, maupun sanksi sosial dengan publikasi di kanal serta media sosial resmi LPDP.
“LPDP dibentuk untuk kepentingan kualitas pendidikan generasi mendatang dan tentunya kepentingan Indonesia. Hal ini sesuai dengan salah satu visi LPDP untuk mendorong tercetaknya pemimpin masa depan yang tersebar di berbagai sektor serta mendorong inovasi bagi Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan," ujar Billy di Jakarta, dikutip Kamis (23/2/2022).
Berdasarkan laporan LPDP RI yang dibuka kepada publik Februari 2023, dari 35.536 penerima beasiswa LPDP, terdapat sebanyak 413 lulusan yang tidak pulang ke Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
LPDP yang merupakan satuan kerja di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia, sebelum pada 2012 lalu disahkan menjadi Badan Layanan Umum. Sesuai ketentuan yang berlaku, para awardee, atau penerima beasiswa LPDP memiliki kewajiban atas kontrak pengabdian 2N+1 untuk bekerja secara berturut-turut selama dua kali masa studi ditambah satu tahun.
