Jika pendekatan kebijakan yang sama diperluas ke sektor hilirisasi dan energi, investor dinilai masih akan menghadapi risiko eksekusi yang cukup tinggi hingga tercipta konsistensi dan kepastian kebijakan.
“Koordinasi yang lebih kuat dapat mempercepat investasi hilirisasi, tetapi risiko eksekusi tetap menjadi perhatian. Kami akan berhati-hati sampai terdapat konsistensi dan prediktabilitas kebijakan yang lebih baik,” tulis Rully.
Selain sektor ekonomi, reshuffle juga mencakup sejumlah posisi strategis lainnya. Suyudi Ario Seto menggantikan Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri, sementara Listyo ditunjuk memimpin Kantor Staf Presiden (KSP).
Di posisi Menteri Luar Negeri, diplomat karier Arrmanatha Nasir menggantikan Sugiono.
Menurut Rully, perubahan tersebut relevan di tengah semakin besarnya peran negosiasi perdagangan dan geopolitik dalam membentuk kondisi eksternal bagi perekonomian Indonesia.