Widya Michella
"Bantuannya saja Rp200 ribu. Ongkosnya sampai Rp200-600 ribu. Sudah gitu taruhan nyawa. Ya untuk apa Pak. Saya akan siapkan peraturan khusus supaya mereka bisa menerima bantuan," ucap Mensos.
Pangkal persoalan lainnya belum tersalurkannya KKS antara lain KKS belum terdistribusi, rekening terblokir, adanya pendataan ganda, dan prosedur perbankan yang dirasakan berbelit. Hal ini terjadi baik pada KPM PKH maupun BPNT.
Mensos Risma pun meminta pihak bank dan pemerintah daerah jemput bola, untuk mempercepat penyaluran bansos atau KKS. Caranya dengan mengumpulkan masyarakat ke satu titik di ruang terbuka.
Dia juga akan melakukan asesmen terlebih dahulu guna memastikan pendekatan apa yang paling tepat untuk penerima manfaat di kawasan 3T dan menyatakan kesiapannya menandatangani peraturan guna mempermudah mereka mendapatkan hak-haknya.
"Mungkin memang harus menggunakan pendekatan geografis bukan administratif. Khususnya untuk kawasan dengan wilayah kepulauan, " jelasnya. (NDA)
