Michelle Natalia
IDXChannel - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa stabilitas sektor keuangan perlu dibarengi dengan penguatan dan penyempurnaan landasan hukum.
Sejalan dengan itu, langkah reformasi diinisiasi dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK). RUU tersebut sangat mendukung inisiatif-inisiatif penguatan, baik yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan maupun konsekuensi logis dari perkembangan industri sektor keuangan.
Di sisi lain, RUU ini juga membawa angin segar bagi para korban pinjaman online (pinjol) ilegal, investasi bodong, hingga skema ponzi koperasi simpan pinjam (KSP).
"Mereka (nantinya) bisa mengajukan restorative justice, karena perbuatan tindak pidana sektor keuangan adalah bagian dari tindakan pelanggaran di bidang ekonomi. Hanya saja, konsep penegakan hukum tidak selalu melalui pemberian sanksi pidana, tapi mengedepankan agar keadaan pihak yang dirugikan bisa dipulihkan, itu namanya restorative justice," ungkap Sri dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Kamis(10/11/2022).
Tak hanya itu, pelaku tindak pidana sektor keuangan juga bisa terhindar dari hukuman penjara, asalkan pelaku mengembalikan kerugian yang dialami korbannya.
