Sah, DPR Sepakati UU APBN 2026 dengan Belanja Negara Rp3.842,7 Triliun

IDXChannel - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna ke-5. 

Pengesahan ini ditandai dengan ketukan palu oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, setelah seluruh anggota dewan secara kompak menyatakan persetujuannya.

Baca Juga:

APBN: Realisasi Anggaran Infrastruktur Rp142 Triliun, Baru Terserap 35 Persen

Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah, menyatakan RAPBN 2026 akan menjadi instrumen fiskal penting untuk menghadapi tantangan ke depan.

"APBN 2026 menjadi modal penting membalikkan keadaan memulai kebangkitan dan revitalisasi industri nasional," ujar Said, Selasa (23/9/2025).

Baca Juga:

APBN Defisit Rp321,6 Triliun per Agustus 2025, Ini Catatan Purbaya

Dalam APBN 2026, disepakati pendapatan negara sebesar Rp3.153,58 triliun dan belanja negara sebesar Rp3.842,73 triliun. 

Angka-angka ini menghasilkan defisit sebesar Rp689,15 triliun atau 2,68 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara itu, keseimbangan primer ditetapkan pada angka Rp89,71 triliun.

Baca Juga:

Defisit APBN Melebar, Purbaya Ungkap Alasannya

Said juga menambahkan bahwa APBN akan berfungsi sebagai penggerak bagi kebangkitan iklim usaha kecil dan menengah serta sektor-sektor strategis lainnya seperti logistik, transportasi, dan pariwisata.

Berikut Rincian Postur Anggaran 2026

• Pendapatan Negara disepakati sebesar Rp3.153,58 triliun, yang terdiri dari"
• Penerimaan perpajakan: Rp2.693,71 triliun
• Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP): Rp459,2 triliun
• Hibah: Rp0,66 triliun
• Sementara itu, Belanja Negara ditetapkan sebesar Rp3.842,72 triliun yang dialokasikan untuk:
• Belanja pemerintah pusat: Rp3.149,73 triliun (terdiri dari belanja K/L sebesar Rp1.510,55 triliun dan belanja non K/L sebesar Rp1.639,19 triliun)
• Transfer ke Daerah (TKD): Rp692,99 triliun

Beberapa asumsi makro yang disepakati dalam APBN 2026 yaitu:

• Pertumbuhan ekonomi: 5,4 persen
• Laju inflasi: 2,5 persen
• Nilai tukar rupiah: Rp16.500 per dolar AS
• Harga minyak mentah Indonesia (ICP): USD70 per barel

Selain itu, indeks kesejahteraan juga menjadi perhatian, dengan target sebagai berikut:

• Tingkat pengangguran terbuka: 4,44-4,96 persen
• Tingkat kemiskinan: 6,5-7,5 persen
• Tingkat kemiskinan ekstrem: 0-0,5 persen
• Indeks Gini Ratio: 0,377-0,380.

(NIA DEVIYANA)