Taufan Sukma/IDX Channel
IDXChannel - Indonesia secara resmi mendirikan Satuan Tugas (Satgas) Nasional Local Currency Transaction (LCT) yang beranggotakan tim lintas kementerian dan lembaga.
Melalui Satgas baru ini, pemerintah ingin mendorong peningkatan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi antara RI dengan negara mitra.
Dalam pendiriannya, Satgas ini melibatkan Bank Indonesia (BI), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Otoritas Jasa Keuangan, hingga Lembaga Penjamin Simpanan.
Peresmian pendirian Satgas diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (NK) oleh seluruh lembaga yang terlibat didalamnya, dengan disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo.
Prosesi penandatanganan NK dilakukan di sela pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN 2023, di Jakarta, Selasa (5/9/2023).
"Bank Indonesia meyakini bahwa Satgas Nasional LCT akan menjadi wadah koordinasi yang semakin memperkuat sinergi kebijakan antar Kementerian/Lembaga (K/L) dalam upaya meningkatkan penggunaan mata uang lokal pada transaksi bilateral Indonesia dengan negara mitra utama," ujar Gubernur BI, Perry Warjiyo, dalam keterangan resminya, di Jakarta, Selasa (5/9/2023).
Menurut Perry, pembentukan Satgas Nasional LCT dilakukan guna mendorong implementasi framework LCT sebagai bentuk dukungan terhadap upaya meningkatkan stabilitas nilai tukar Rupiah dan memperkuat resiliensi pasar keuangan domestik.
"Implementasi LCT dimaksud diharapkan dapat berkontribusi positif pada kegiatan ekspor-impor, investasi, transaksi pembayaran lintas batas, antara lain melalui QR cross border, termasuk ke depan dalam memfasilitasi transaksi perdagangan surat-surat berharga," tutur Perry.
Pembentukan Satgas Nasional LCT, Perry menjelaskan, juga merupakan bentuk pengejawantahan kolaborasi dan peningkatan peran otoritas pada tataran nasional.
Langkah ini merupakan wujud konkret dari implementasi ASEAN high level principle LCT framework yang menjadi salah satu capaian prioritas Keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023.
Hal tersebut khususnya dalam mendorong penggunaan mata uang lokal agar dapat mengurangi kerentanan terhadap volatilitas eksternal dan memperdalam pasar keuangan.
Selain itu, pendirian Satgas Nasional LCT juga sebagai wujud nyata upaya otoritas nasional dalam rangka mendorong implementasi LCT yang selaras dengan salah satu program pemerintah dalam penguatan ekonomi nasional.
"Dalam kaitan ini, seluruh K/L akan berkolaborasi untuk merumuskan pemberian kemudahan, insentif, dan percepatan pelayanan ekspor-impor bagi pelaku usaha yang menggunakan mata uang lokal dalam transaksinya dengan negara mitra," ungkap Perry.
Nantinya, ruang sinergi kebijakan yang diperkuat antar anggota Satgas Nasional LCT, antara lain, dengan merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi pendorong bagi pelaku usaha untuk semakin meningkatkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan dan investasi langsung.
Hal tersebut termasuk juga koordinasi kebijakan dan penerapan ketentuan di area perbankan dan sektor keuangan.
"Serta kebijakan yang mendukung perluasan penggunaan LCT dalam transaksi pembayaran antar negara," tandas Perry.
Perry menegaskan, penandatanganan NK terkait Satgas Nasional LCT yang dilakukan di sela-sela KTT ASEAN 2023 diharapkan dapat menjadi showcase bagi stakeholders domestik maupun internasional terkait bagaimana otoritas di sektor jasa keuangan dapat bersama-sama dengan Pemerintah berkomitmen untuk melalukan sinergi kebijakan dan kolaborasi dalam mendukung implementasi kebijakan.
Saat ini, Indonesia telah menjalin kerja sama LCT dengan sejumlah negara di Kawasan. Misalnya Malaysia, Thailand, Jepang, dan Tiongkok.
Sementara, dengan Singapura dan Korea Selatan, juga telah diperoleh kesepakatan bersama untuk membangun kerangka implementasi kerja sama LCT dengan Indonesia. (TSA)
