Advenia Elisabeth/MPI
IDXChannel - Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Hasran menilai, uji coba pembatasan pembelian LPG 3 kg merupakan langkah awal yang baik untuk mengurangi ketergantungan kepada subsidi. Kendati demikian ada yang perlu dimatangkan oleh pemerintah.
Pertama, kriteria dari penerima program bantuan atau subsidi tersebut. Menurutnya, penentuan kriteria ini perlu melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan juga BPS tentunya.
"Dalam setiap program pemberian bantuan atau subsidi, pendataan dan verifikasi yang akurat merupakan kunci dari kesuksesan dari program tersebut. Pendataan dan verifikasi sangat menentukan sudah tepat sasaran atau belumnya program tersebut dan sejauh mana dampak pada program tersebut," kata Hasran dalam keterangan tertulisnya, Senin (19/12/2022).
Dalam uji coba ini, data penerima subsidi akan bersumber dari Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang dikumpulkan oleh TNP2K. Data ini juga akan diintegrasikan ke dalam aplikasi mypertamina agar lebih akurat.
Apabila penerima subsidi ini belum terdata dalam P3KE maka bisa mengisi data secara langsung melalui mypertamina.
"Kita harus mengakui bahwa data Indonesia ini masih kurang akurat. Namun, dengan adanya masa percobaan ini diharapkan data-data baru yang lebih akurat dapat tercipta,” tandasnya.
Kemudian, terkait perlakuan terhadap UMKM, Hasran menilai penetapan kriteria, proses pendataan dan verifikasi terhadap penerima bantuan perlu dilakukan dengan cermat agar bantuan tepat sasaran dan memberikan dampak sebagaimana yang diharapkan.
Terdapat berbagai jenis UMKM, seperti usaha mikro, kecil dan menengah, yang bergerak di berbagai sektor, dengan permasalahan yang berbeda-beda juga. Perlakuan khusus dikhawatirkan akan menimbulkan keengganan untuk berkompetisi secara sehat.
"Intervensi yang diberikan kepada UMKM juga sudah banyak dan intervensi tersebut juga perlu dilanjutkan. Misalnya digitalisasi dan pelatihan untuk meningkatkan literasi keuangan dan literasi finansial mereka. Intervensi-intervensi yang sudah dijalankan juga bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan UMKM dan kontribusi mereka terhadap pertumbuhan ekonomi," tutup Hasran.
Sebagai informasi, pemerintah akan melakukan uji coba pembatasan pembelian LPG 3 Kg secara nasional pada tahun depan. Kebijakan pembatasan pembelian LPG 3 Kg ini dilakukan guna mencapai target pemerintah, yakni subsidi tepat sasaran.
Pasalnya, selama ini, pembeli LPG 3Kg bukan hanya masyarakat miskin yang berhak, namun juga orang kaya.
Oleh karena itu, dalam implementasinya nanti pemerintah bakal menggunakan Data Pensaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) untuk diintergrasikan dengan aplikasi MyPertamin secara bertahap.
(SLF)
