Iqbal Dwi Purnama
IDXChannel - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memastikan layanan penyeberangan perintis di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali beroperasi mulai Senin (20/7/2026) setelah sempat terhenti sejak awal Juli akibat keterbatasan alokasi subsidi operasional.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengapresiasi kembali beroperasinya layanan penyeberangan perintis ASDP di NTT di tengah proses penyesuaian kontrak dan dukungan pemerintah yang masih berlangsung.
"Kami bersyukur layanan perintis dapat kembali melayani masyarakat. Pemerintah juga mendukung perubahan skema subsidi keperintisan menjadi Public Service Obligation (PSO) agar keberlangsungan layanan publik semakin terjamin," ujar Dudy dalam pernyataan resmi, Selasa (21/7/2026).
Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Heru Widodo mengatakan, keberlanjutan layanan perintis sangat penting karena menjadi penghubung utama bagi masyarakat kepulauan, tidak hanya untuk mobilitas penumpang, tetapi juga distribusi logistik serta akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan aktivitas ekonomi.
Menurut Heru, ASDP telah mengusulkan penguatan dukungan pendanaan hingga akhir tahun sekaligus mendorong penerapan skema Public Service Obligation (PSO) sebagai mekanisme pembiayaan layanan perintis ke depan agar memiliki kepastian anggaran yang lebih berkelanjutan.
"Layanan perintis bukan sekadar menghubungkan satu pulau dengan pulau lainnya, tetapi menjadi urat nadi mobilitas masyarakat, distribusi logistik, serta akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan aktivitas ekonomi. Karena itu, keberlanjutan layanan ini menjadi tanggung jawab bersama," kata Heru.
Mulai 20 Juli, tiga kapal perintis ASDP kembali melayani masyarakat di NTT, yakni KMP Ile Mandiri pada lintasan Kalabahi–Bakalang–Baranusa–Adonara–Lewoleba–Solor–Larantuka (PP), KMP Namparnos pada lintasan Kalabahi–Pura–Teluk Gurita–Maritaing (PP), dan KMP Ile Ape pada lintasan Kewapante–Pulau Besar (PP).
Sementara itu, KMP Uma Kalada yang melayani lintasan Sabu–Raijua–Waingapu (PP) masih menghentikan operasional sementara menyusul imbauan kewaspadaan terhadap cuaca ekstrem demi menjaga keselamatan pelayaran.
Dalam rapat tersebut, pemerintah menyatakan berkomitmen menjaga keberlanjutan layanan angkutan perintis meski alokasi subsidi pada Semester II-2026 belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan operasional hingga akhir tahun.
Pemerintah bersama DPR RI akan menindaklanjuti kebutuhan pendanaan sesuai mekanisme yang berlaku agar layanan transportasi publik di wilayah kepulauan tetap berjalan.
(NIA DEVIYANA)
