Fiki Ariyanti
Dwi menambahkan, SKK Migas saat ini sedang menunggu surat pertimbangan dari Gubernur Maluku untuk pelepasan kawasan hutan yang diperlukan untuk fasilitas operasional.
"Kami juga mengharapkan dukungan dari Bapak Gubernur dalam menyelesaikan klaim kepemilikan tanah di kawasan hutan. Semoga dengan penyelesaian yang cepat, kami dapat mempercepat pengembangan Proyek Masela," ujarnya.
Dalam proyek ini, SKK Migas memproyeksikan akan melibatkan hingga 15 ribu pekerja pada puncak pengerjaan, sehingga diperlukan infrastruktur pendukung yang memadai.
"Kami juga mendorong INPEX untuk berkolaborasi dengan daerah dalam hal pemberdayaan tenaga kerja lokal sejak dini. Hal ini diharapkan dapat memberikan peran serta manfaat ekonomi yang signifikan bagi masyarakat sekitar," ucap Dwi.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur Maluku, Sadali Ie memberi apresiasi atas pertemuan ini sebagai bukti komitmen bersama dalam upaya mempercepat pengembangan Proyek Masela.
"Kami siap mendukung dengan seluruh kewenangan yang kami miliki untuk memastikan keberhasilan proyek ini, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan pada penerimaan daerah dan kesejahteraan masyarakat Maluku," ucap Sadali.
