"Sehingga strategi pembangunan perumahan ke depan tidak hanya mengurangi backlog nasional, tetapi juga mendukung pengurangan kemacetan dan perbaikan kondisi lingkungan," imbuhnya.
Selanjutnya, beberapa hal menjadi pekerjaan rumah pemerintah, yaitu perlunya fokus pada spatial mismatch antara ketersediaan hunian dengan preferensi masyarakat dalam penyediaan perumahan.
Diperlukan kebijakan yang mendorong integrasi antara penyediaan hunian oleh pengembang dengan strategi pengembangan wilayah yang berbasis keberlanjutan.
Kemudian, pemerintah dapat ambil bagian dalam penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi kelompok MBR, khususnya dalam mengisi the missing middle housing dalam tipologi hunian di wilayah perkotaan di Indonesia.
The missing middle housing merujuk pada minimnya hunian bertingkat sedang (midrise building) di wilayah perkotaan Indonesia.