Nia Deviyana
IDXChannel - Rencana pemerintah untuk segera memberlakukan iuran wajib kepesertaan Program Tapera menciptakan polemik baru bagi masyarakat. Masih tingginya angka backlog perumahan dengan dominasi kelompok masyarakat berpendapatan rendah menjadi alasannya.
Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) menilai pemerintah sebaiknya melakukan uji coba terhadap program ini sebelum benar-benar diimplementasikan.
"Apabila kebijakan Tapera tetap berjalan, maka dalam jangka pendek pemerintah sebaiknya melakukan uji coba terlebih dahulu di daerah metropolitan padat. Jika berhasil, program ini dapat diterapkan di kota-kota tersier dan daerah lainnya," tulis riset bertajuk "Ribut Soal Tapera: Kebijakan Harga Mati untuk Turunkan Angka Kekurangan Perumahan Nasional?", dikutip Minggu (9/6/2024).
Dalam riset tersebut juga disebutkan ahwa Tapera juga seharusnya fokus pada pendanaan untuk hunian di Kawasan Transit Oriented Development (TOD) guna mengurangi ketidakcocokan lokasi hunian.
Kebijakan penyediaan hunian harus diintegrasikan dengan kebijakan transportasi dan perlindungan lingkungan.
