Dalam hal ini, pemerintah bisa memberikan insentif bagi developer yang membangun hunian dengan jenis mid-rise building (biasanya 3-4 lantai saja). Insentif yang diberikan dapat berupa insentif pajak dan non-pajak.
Selain penguatan efisiensi di pasar perumahan, pemerintah baik pusat maupun daerah juga perlu mendorong peningkatan peran perumahan sosial (social housing) dalam penyediaan hunian bagi MBR.
Perumahan sosial adalah perumahan yang fokus menyediakan hunian bagi kelompok masyarakat yang tidak mampu mengakses perumahan di pasar swasta. Alokasi hunian dilakukan berdasarkan kebutuhan, bukan kemampuan bayar layaknya di pasar swasta.
Perumahan social dapat disediakan oleh pemerintah sendiri maupun lembaga non-profit. Pemerintah perlu melanjutkan program subsidi rumah untuk masyarakat menengah bawah dengan DP rendah, cicilan terjangkau, atau bahkan bebas pajak.
Adapun, rumah subsidi yang dibangun harus dekat dengan pusat perekonomian masyarakat dan diperlukan akses konektivitas (transportasi umum dan jalan tol) apabila rumah subsidi dibangun di luar pusat perekonomian.