Meski begitu, dampak terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) cukup tinggi atau sebesar 1,77 persen untuk kawasan tersebut. Sebaliknya, IKN baru justru berkontribusi negatif pada PDRB provinsi lain hingga 0,04 persen.
"Berdampak 1,77 persen terhadap PDRB atau Pendapatan Domestik Regional Bruto di Kalimantan Tengah. Namun, kontribusinya pada PDB nasional hanya 0,0001 persen. Sebaliknya, pemindahan ibu kota ini berkontribusi negatif pada PDRB provinsi lain hingga 0,04 persen," kata dia.
Karena itu, Bhima menilai, anggaran pembangunan IKN perlu difokuskan sementara waktu untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Sebab, pembangunan yang dipaksakan akan mengganggu keuangan negara karena kondisi rasio pajak hanya 8,3 persen atau terendah dalam 8 tahun terakhir.
"Pasti ujungnya kan menambah utang baru. Beban lagi ke ruang fiskal. Untuk PEN, tahun lalu saja serapan PEN kan tidak mencapai 100 persen karena masalah klasik serapan anggaran dan pendataan yang belum optimal. Itu saja dulu dibenahi dengan keterbatasan anggaran yang ada," tutur dia.
Dalam kajiannya, pembangunan IKN ditunda dulu dan fokus anggaran untuk belanja kesehatan dan perlindungan sosial. Dampak pembangunan IKN menurut studi Indef relatif kecil terhadap permasalahan pembangunan wilayah terutama untuk mengurangi ketimpangan ekonomi.