Raka Dwi Novianto
IDXChannel - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menjelaskan soal polemik yang terjadi di Pulau Rempang, Batam. Menurut dia, penduduk di sana bukan digusur atau relokasi, melainkan digeser.
Hal tersebut disampaikan Bahlil usai menghadiri rapat terbatas (Ratas) mengenai polemik Pulau Rempang yang dipimpin oleh Presiden Jokowi pada hari Senin (25/9) di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Bahlil awalnya menjelaskan mengenai sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memerintahkan agar masalah Rempang dapat diselesaikan secara baik dan kekeluargaan.
"Tadi Bapak Presiden dalam arahan rapat pertama adalah untuk penyelesaian masalah Rempang harus dilakukan secara baik secara betul-betul kekeluargaan. Dan tetap mengedepankan hak-hak dan kepentingan masyarakat di sekitar di mana lokasi itu diadakan," kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/9/2023).
Dia menyebut diberi tugas langsung oleh presiden untuk menyelesaikan persoalan Rempang dengan melibatkan kementerian lain. Dirinya mengungkapkan dari 17 ribu hektar, hanya 7 ribu lebih yang bisa dikelola untuk membuat pabrik kaca dan solar panel.
"Oleh karena itu kami laporkan bahwa dari 17 ribu hektare areal pulau Rempang itu yang bisa dikelola hanya 7 ribu lebih hingga 8 ribu selebihnya adalah hutan lindung. Dan kami fokus pada 2.300 hektare tahap awal untuk pembangunan industri yang sudah kami canangkan tersebut untuk membangun ekosistem pabrik kaca dan solar panel," kata Bahlil.
Bahlil menceritakan dirinya menginap di Rempang untuk bertemu dengan tokoh-tokoh masyarakat. Pertemuan tersebut diharapkan untuk mencari solusi atas konflik yang terjadi di Rempang.
