AALI
9775
ABBA
189
ABDA
0
ABMM
2370
ACES
805
ACST
170
ACST-R
0
ADES
7700
ADHI
805
ADMF
8075
ADMG
176
ADRO
2960
AGAR
324
AGII
2110
AGRO
770
AGRO-R
0
AGRS
123
AHAP
57
AIMS
252
AIMS-W
0
AISA
151
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1585
AKRA
1070
AKSI
292
ALDO
855
ALKA
294
ALMI
292
ALTO
214
Market Watch
Last updated : 2022/06/27 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
539.01
-0.92%
-5.02
IHSG
7008.71
-0.49%
-34.23
LQ45
1009.73
-0.91%
-9.25
HSI
22180.30
2.12%
+461.24
N225
26871.27
1.43%
+379.30
NYSE
14811.55
2.84%
+409.43
Kurs
HKD/IDR 1,884
USD/IDR 14,800
Emas
873,287 / gram

Sri Lanka Gagal Bayar Utang dan Bangkrut, Kebijakan Presiden Pemicunya? 

ECONOMICS
Viola Triamanda/MPI
Selasa, 24 Mei 2022 10:19 WIB
Kondisi Sri Lanka yang bangkrut dan gagal bayar utang dinilai imbas dari kebijakan Presiden.
Sri Lanka Gagal Bayar Utang dan Bangkrut, Kebijakan Presiden Pemicunya?  (Dok.MNC)
Sri Lanka Gagal Bayar Utang dan Bangkrut, Kebijakan Presiden Pemicunya?  (Dok.MNC)

IDXChannel - Keadaan negara Srilanka saat ini semakin terpuruk dan pada April lalu menyatakan tidak sanggup membayar utang dan mengakui kebangkrutannya.

Dalam beberapa bulan terakhir pun Srilanka diketahui mengalami krisis kebutuhan dasar mulai dari bensin hingga gas untuk memasak. Di Ibu kota Colombo terdapat antrean panjang untuk membeli tabung gas, harga tabung gas yang awalnya 2.675 rupe atau 110.000 rupiah kini melonjak naik hingga 5.000 rupe atau 206.000 rupiah. 

Selain itu Srilanka juga mengalami krisis bahan pangan yang bermula sejak dilarangnya impor pupuk kimia pada April 2021 lalu. Kebijakan ini menyebabkan penurunan drastis hasil panen. Setelah krisis ekonomi terjadi, pemerintah kembali mencabut larangan tersebut dan menjamin ketersediaan pupuk pada musim tanam mendatang.

Jikalau diurut ke belakang, kebijakan presiden Gotabaya Rajapaksa untuk melakukan pemotongan pajak secara besar-besaran terhadap seluruh rakyat Srilanka. 

Awalnya kebijakan ini ditentang oleh mantan menteri keuangan, karena menurutnya dapat menimbulkan kebangkrutan negara. Namun hal tersebut diabaikan oleh Presiden dan berakhir dengan krisis perekonomian Srilanka saat ini. 

Jabatan mengeri keuangan yang masih saja kosong juga menjadi penyebab krisis semakin parah mengingat kekosongan ini menjadi penghambat negosiasi dengan IMF terkait bailout. Dikutip dari beberapa sumber oleh MPI, beberapa legislator lain dari partai presiden yaitu Sri Lanka Podujana Peremuna (SLPP) menolak untuk menempati posisi menteri keuangan, diketahui setidaknya empat orang parlemen menolak untuk menjadi menteri. 

Halaman : 1 2
link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD