Michelle Natalia
Dia mengungkapkan, anggaran pemerintah hanya dapat menutupi 34% dari total kebutuhan pendanaan iklim sebesar Rp3.461 triliun atau sekitar Rp266 triliun per tahun. Selama lima tahun terakhir, rata-rata belanja iklim sebesar Rp89,6 triliun atau 3,9% dari alokasi APBN per tahun.
“Dengan situasi itu, jelas kebutuhan keuangan berkelanjutan tidak bisa hanya mengandalkan anggaran pemerintah. Sangat penting bagi kami untuk dapat merancang cara investasi baru agar kami dapat mencapai tujuan ambisius tentang perubahan iklim yang juga akan mengancam kemakmuran dan penghidupan masyarakat,” ungkap Sri Mulyani.
Maka dari itu, perubahan iklim dan transisi energi menjadi salah satu isu terpenting yang diangkat dalam Presidensi G20 Indonesia. Dia menyampaikan, Indonesia menempatkan perubahan iklim dan keuangan berkelanjutan sebagai salah satu prioritas terpenting di jalur keuangan.
“Dengan tujuan untuk menciptakan kerangka kerja global dan menerapkan transisi energi, dan untuk menciptakan transisi energi dengan cara yang berkelanjutan, adil, dan terjangkau. Karena masing-masing perekonomian sebenarnya memiliki keterjangkauan dan kemampuan yang berbeda dalam menghadapi perubahan iklim ini,” kata Sri Mulyani.
