Michelle Natalia
IDXChannel - Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menyebut industri keuangan berkomitmen dalam upaya pengurangan emisi karbon. Terutama setelah acara UNFCCC 13 pada 2007 lalu.
Hal itu disampaikan Sri dalam acara forum bisnis “Sustainable Finance: Instruments and Management in Achieving Sustainable Development of Indonesia”. Acara tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Road to G20 di Indonesia yang bertempat di Hotel Sofitel Nusa Dua Bali, Rabu (13/7).
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (PT SMI) dan PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) menjadi Special Mission Vehicles (SMV) di bawah koordinasi Kementerian Keuangan.
Forum bisnis terkait keuangan berkelanjutan ini merupakan salah satu dari enam agenda prioritas di jalur keuangan (finance track) Presidensi G20 Indonesia 2022. Acara tersebut diharapkan mampu mendiseminasikan arah kebijakan, target, serta pengalaman dari para pakar terkait penerapan instrumen keuangan berkelanjutan.
Sri Mulyani pun memberikan keynote speech pada acara forum bisnis, serta menjadi pembicara utama dalam sesi pembuka (Fireside Session). Sri mengatakan pembicaraan tentang perubahan iklim hanya dihadiri dan didominasi oleh para pemerhati lingkungan dan lembaga atau tingkat kementerian lingkungan saja, di mana sektor keuangan tidak pernah masuk dalam agenda pembahasan.
Namun, sejak Bali UNFCCC 13, 2007, pemerintah justru menginisiasi dan menempatkan aspek finansial dalam konteks diskusi, pembicaraan, dan bahkan ke tahap negosiasi terkait perubahan iklim.
Kemudian mencapai apa yang kami sebut Perjanjian Paris dalam UNFCCC, di mana negara-negara anggota (Paris Club) menjanjikan Nationally Determined Contribution (NDC) per negara.
“Untuk Indonesia, kami berkomitmen untuk mengurangi emisi CO2 sebesar 29 persen dengan upaya dan sumber daya kami sendiri, atau meningkatkan pengurangan CO2 hingga 41 persen dengan dukungan internasional. Peningkatan pengurangan CO2 hanya dapat dicapai jika ada dukungan internasional, terutama dari negara maju, seperti yang tercermin dalam Perjanjian Paris," ujar Sri.
Direktur Utama PT SMI Edwin Syahruzad, menyatakan bahwa sebagai perusahaan yang dimandatkan oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan, PT SMI mendukung penuh upaya pemerintah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dengan mengakselerasi program pembangunan nasional berkelanjutan di berbagai sektor melalui produk-produk keuangan berkelanjutan melalui mobilisasi dukungan pembiayaan melalui fasilitas multilateral atau instrumen pasar modal seperti green bond, serta SDG Indonesia One (SIO) sebagai platform blended finance.
"Pada platform ini kami telah berhasil memperoleh komitmen sebesar USD3,3 miliar dari para donor, filantropi, maupun lembaga keuangan bilateral/multilateral, untuk selanjutnya kami salurkan ke dalam proyek-proyek berwawasan lingkungan, antara lain sektor energi terbarukan”, kata Edwin.
Presiden Direktur IIF Reynaldi Hermansjah, juga menyatakan pihaknya mengemban mandat sebagai katalis dalam percepatan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan di Indonesia, IIF memiliki tanggung jawab untuk mempromosikan 8 Prinsip Sosial dan Lingkungan IIF (yang diadopsi dari standar internasional).
“Melalui forum bisnis ini, kami berharap dapat meningkatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep pembangunan berkelanjutan termasuk penerapannya dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia,” ujarnya.
Adapun, kegiatan tersebut mengundang para pakar dan pengambil kebijakan. Hadir sebagai pembicara dalam sesi talkshow yaitu, Kepala Grup Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi Otoritas Jasa Keuangan - Enrico Hariantoro; Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Kebijakan Fiskal dan Makroekonomi Kementerian Keuangan RI - Masyita Crystallin; Country Director for Indonesia, Asian Development Bank - Jiro Tominaga; Head of International Programme Asia Pacific, Climate Bonds Initiative - Zalina Shamsudi; Direktur PT SMI - Pradana Murti; serta Direktur PT IIF - Wito Tantra.
Diskusi dipandu oleh Andini Effendi selaku moderator acara. Melalui diskusi itu dibahas mengenai peran pemerintah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan melalui kerangka kebijakan, dan upaya pemerintah dalam mengalokasikan anggaran untuk mengatasi dampak perubahan iklim di Indonesia.
Selain itu, juga dibahas bagaimana dukungan para mitra dan alternatif pendanaan yang dihimpun untuk mendanai pembangunan berkelanjutan di Indonesia. (FRI)
