Michelle Natalia
Selain itu, pemerintah juga menambah anggaran perlindungan sosial secara signifikan. Kebijakan ini dilakukan sebagai perwujudan dari peran APBN sebagai instrumen stabilisasi (shock absorber) sehingga dampak kenaikan harga komoditas di tahun 2022 dapat ditekan seminimal mungkin.
Sri menyebutkan, dalam menangani pandemi dan menghadapi berbagai tantangan perekonomian domestik dan global, APBN telah menjalankan fungsinya sebagai fiscal policy tools yang digunakan secara tepat dan hati-hati. APBN bergerak cepat dalam memberikan respons untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Indonesia tidak hanya mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi selama masa pandemi namun juga mampu menjaga kesehatan dan kesinambungan fiskal sebagai fondasi bagi perekonomian di tahun 2023.
"Keberhasilan ini merupakan suatu hasil kerja sama yang sangat baik antara pemerintah dan DPR RI, Bank Indonesia, dan seluruh pemangku kepentingan. Dengan kerja sama dan bergotong-royong kita mampu secara optimal mengatasi dampak pandemi yang luar biasa bagi jiwa rakyat dan perekonomian Indonesia," pungkas Sri.
Lebih lanjut, dia mengatakan pemerintah dan DPR memiliki kesepahaman bahwa APBN 2023 tetap harus menjadi instrumen yang dapat diandalkan dalam menahan berbagai gejolak yang dihadapi, agar rakyat dapat terlindungi dan momentum pemulihan terus berjalan.
Dengan dukungan APBN yang kuat dan efektif, berbagai langkah dan strategi pemerintah selama tahun 2020, 2021, dan 2022 dalam mengatasi pandemi COVID-19, melalui penanganan kesehatan, kebijakan pemberian vaksin, dan kebijakan dukungan stimulus sebagai bantalan perekonomian bagi masyarakat terdampak, telah menjadikan Indonesia diakui dunia sebagai negara yang berhasil menangani pandemi COVID-19 secara sangat baik.
(FRI)
