AALI
8750
ABBA
226
ABDA
6025
ABMM
4470
ACES
650
ACST
193
ACST-R
0
ADES
7150
ADHI
760
ADMF
8500
ADMG
167
ADRO
3910
AGAR
296
AGII
2400
AGRO
620
AGRO-R
0
AGRS
100
AHAP
104
AIMS
250
AIMS-W
0
AISA
143
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1700
AKRA
1375
AKSI
328
ALDO
680
ALKA
286
ALMI
396
ALTO
178
Market Watch
Last updated : 2022/09/27 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
537.62
-0.34%
-1.81
IHSG
7112.45
-0.21%
-15.05
LQ45
1015.98
-0.41%
-4.21
HSI
17860.31
0.03%
+5.17
N225
26571.87
0.53%
+140.32
NYSE
0.00
-100%
-13797.00
Kurs
HKD/IDR 1,925
USD/IDR 15,125
Emas
794,741 / gram

Sri Mulyani: Subsidi Energi Rp520 Triliun Banyak Dinikmati Orang Kaya!

ECONOMICS
Michelle Natalia
Kamis, 30 Juni 2022 13:31 WIB
Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk subsidi energi tahun ini mencapai Rp520 triliun. Sayangnya, subsidi ini justru banyak dinikmati oleh orang kaya.
Sri Mulyani: Subsidi Energi Rp520 Triliun Banyak Dinikmati Orang Kaya! (FOTO: MNC Media)
Sri Mulyani: Subsidi Energi Rp520 Triliun Banyak Dinikmati Orang Kaya! (FOTO: MNC Media)

IDXChannel - Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk subsidi energi tahun ini mencapai Rp520 triliun. Sayangnya, subsidi ini justru banyak dinikmati oleh orang kaya.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Menurutnya, ada risiko dari penerapan subsidi terhadap barang. risikonya adalah subsidi tersebut justru lebih banyak dinikmati oleh orang kaya atau masyarakat golongan mampu.

"Ketika menggunakan subsidi barang, ada risikonya yaitu yang mengonsumsi barangnyalah yang menikmati subsidi. Jika dilihat, konsumsi BBM, listrik, dan LPG itu lebih banyak dipakai oleh orang yang mampu daripada yang tidak mampu, jadi yang banyak menikmati Rp520 triliun itu orang kaya," ujar Sri Mulyani di Jakarta, Kamis(30/6/2022).

Namun, dia menyebabkan bahwa pemerintah sendiri melakukan langkah pengambilan kebijakan yang lebih berhati-hati dengan risiko kenaikan inflasi yang masih membayangi. Sri mengkhawatirkan risiko tersebut berpotensi menghantam daya beli masyarakat dan ketahanan APBN.

"Makanya kalau melakukan perubahan benar-benar harus hati-hati terhadap aspek-aspek yang tadi. Masyarakat belum sepenuhnya pulih dari dampak COVID-19, jadi dengan harga yang diatur, beban (masyarakat) bisa dikurangi," pungkas Menkeu Sri Mulyani. (RRD)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD