Suparjo Ramalan
“Surat-surat palsu yang mengatasnamakan menteri dan wakil menteri BUMN untuk penunjukan komisaris ataupun jabatan lain di lingkungan BUMN,” kata dia.
Maka dari itu, kata Arya, masyarakat atau orang yang menerima surat seolah-olah bakal diangkat menjadi bos perusahaan agar melaporkan hal itu kepada Kementerian BUMN.
Sebab, penunjukan jabatan komisaris, direksi, atau jabatan lainnya di lingkungan perseroan negara akan disampaikan dan dipanggil terlebih dahulu oleh Kementerian BUMN selaku pemegang saham.
Arya menegaskan, jika seseorang tidak mendapat panggilan resmi dari Kementerian BUMN, maka surat atau dokumen yang diperoleh dan terindikasi penipuan harus dilaporkan ke pihak kepolisian.
