Suparjo Ramalan
IDXChannel - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengaku belum mendapat penugasan dari pemerintah terkait strategi menjaga stabilitas harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
Langkah itu perlu dilakukan usai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memangkas dana kompensasi dan subsidi energi 2023 menjadi Rp336,7 triliun. Sebelumnya anggaran kompensasi dan subsidi energi mencapai Rp502,4 triliun.
Pernyataan Erick sekaligus menjadi jawaban atas kabar bahwa pemerintah berencana menaikan tarif BBM jenis Pertalite dan Solar subsidi.
"Soal bagaimana bisa menekan subsidi (energi) dari Rp502 triliun ke Rp300 triliun, memang tidak ada cara lain yang sedang dipikirkan pemerintah, tapi ini juga belum menjadi penugasan kepada kami," ungkap Erick saat rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, Rabu (24/8/2022).
Erick mencatat pemerintah perlu waktu untuk mengambil kebijakan alternatif di sektor energi dalam negeri, di tengah gejolak ekonomi global saat ini. Bahkan, dia mengakui pemerintah dilematis.
"Nah proses-proses ini memang kita perlu waktu karena memang kita kemarin kebijakannya cukup dilema, tetapi kita yakini program-program dari penekanan BBM ini bisa terjadi," tuturnya.
Pemerintah memang memberikan sinyal adanya kenaikan harga Pertalite dan Solar subsidi. Hal ini nampak jelas pada pernyataan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono sebelumnya. Dia mengatakan kenaikan harga BBM perlu dilakukan untuk menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022.
Meski begitu, hingga saat ini PT Pertamina (Persero) belum menerima penugasan dari pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM jenis RON90 dan Solar.
"Kami sebagai Menteri BUMN sedang menunggu penugasan yang akan diberikan oleh pemerintah," kata dia.
