AALI
8900
ABBA
232
ABDA
6025
ABMM
4650
ACES
625
ACST
210
ACST-R
0
ADES
7200
ADHI
800
ADMF
8525
ADMG
168
ADRO
4050
AGAR
302
AGII
2520
AGRO
640
AGRO-R
0
AGRS
102
AHAP
109
AIMS
250
AIMS-W
0
AISA
146
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1605
AKRA
1400
AKSI
324
ALDO
705
ALKA
294
ALMI
380
ALTO
177
Market Watch
Last updated : 2022/09/23 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
541.91
-0.84%
-4.57
IHSG
7178.58
-0.56%
-40.32
LQ45
1025.63
-0.68%
-7.01
HSI
17933.27
-1.18%
-214.68
N225
0.00
-100%
-27313.13
NYSE
0.00
-100%
-14236.60
Kurs
HKD/IDR 1,912
USD/IDR 15,030
Emas
805,406 / gram

Tak Hanya Subsidi, Bunga Utang Juga Turut Bebani APBN

ECONOMICS
Yulistyo Pratomo
Senin, 15 Agustus 2022 17:03 WIB
Pemerintah terus berupaya melakukan optimalisasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk belanja produktif.
Tak Hanya Subsidi, Bunga Utang Juga Turut Bebani APBN. (Foto: MNC Media)
Tak Hanya Subsidi, Bunga Utang Juga Turut Bebani APBN. (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Pemerintah terus berupaya melakukan optimalisasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk belanja produktif. Langkah pemerintah ini rupanya masih menemui hambatan terutama bunga utang yang masih harus ditanggung APBN.

Hal ini mempersempit ruang fiskal untuk mencapai target pembangunan.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan tahun 2022 ini persentase pembayaran bunga utang yang mencapai 17,8 persen. Jumlahnya meningkat bila dibandingkan dengan tahun lalu yakni 12,3 persen.
 
Pengamat ekonomi dalam hal ini menyarankan agar pemerintah dapat berfokus untuk mendorong belanja APBN untuk belanja produktif demi memaksimalkan ruang fiskal yang terbatas. 

“Jadi prinsipnya adalah ketika anggaran yang harus dialokasikan untuk membayar bunga utang itu meningkat, tentu saja itu mengurangi ruang fiskal, sehingga menghambat pemerintah untuk meggunakan APBN untuk hal yang lain-lain,” kata Ahmad Akbar Susanto selaku ekonom dari Core Indonesia melalui program Power Breakfast IDX Channel pada Senin (15/8/2022).

Ahmad juga mengingatkan terkait rasio utang juga harus diwaspadai mengingat rasio utang terhadap PDB mencapai 42,7 persen. Meski penambahan utang dalam beberapa tahun terakhir ditujukan untuk menjaga daya dukung ekonomi, hal tersebut membawa konsekuensi kepada APBN yang semestinya dapat dimanfaatkan untuk belanja produktif.

Walaupun penerbitan utang menurun, namun beban biaya utang yang harus APBN tanggung terus meningkat dan menghambat ekspansi ruang fiskal. 

Sementara itu, pemerintah menilai utang sebesar 7.000 triliun masih lebih kecil dibandingkan dengan negara maju. Menteri Keuangan sendiri akan tetap melakukan utang secara terukur dan di tengah situasi penerimaannya yang positif, jumlah penerbitannya juga menurun. (TYO/RIBKA)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD