Anggie Ariesta
IDXChannel - Guna menjamin keberlanjutan stok dan keberlanjutan ikan itu sendiri, penguatan pendataan perikanan perlu terus menerus dilakukan dan diperluas cakupan wilayah pemantauannya. Hal itu dalam rangka meningkatkan akurasi dan mengurangi tingkat ketidakpastian estimasi pengkajian stok ikan.
Ketua Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnaskajiskan) Prof. Dr. Ir. Indrajaya mengatakan, pengelolaan data sektor kelautan dan perikanan harus lebih spesifik melihat kepada beragam jenis ikan serta harus sering dilakukan pemutakhiran datanya agar dapat mewujudkan tata kelola perikanan yang berkelanjutan di Indonesia.
"Kunci utama kesuksesan pengelolaan perikanan berkelanjutan tergantung sejauh mana perikanan dikelola berdasarkan data," katanya pada Webinar Optimasi Tata Kelola Perikanan Berkelanjutan Melalui Pengelolaan Terukur dan Kolaboratif oleh TLFF Indonesia di Jakarta, Senin (23/8/2021).
Indrajaya mengingatkan bahwa sumber daya ikan di berbagai kawasan perairan dari waktu ke waktu telah mengalami tekanan dari penangkapan ikan, sehingga vital adanya informasi tentang stok yang akurat untuk pengelolaan ikan secara berkelanjutan. Selain itu, dia menambahkan, berbagai kemajuan dalam digitalisasi perlu dioptimalkan dalam memperkirakan akurasi dalam bidang perikanan nasional.
Pembicara lainnya, Senior Advisor for the Tropical Landscapes Finance Facility (TLFF) Sustainable Fishery Programme, M. Zulficar Mochtar mengemukakan, kajian stok perikanan perlu dimutakhirkan secara reguler yaitu sekitar 1-2 tahun sekali, sedangkan saat ini adalah sekitar 5 tahun sekali. "Kalau terlalu lama, jangan-jangan stok yang ada di situ sudah berubah," kata Zulficar Mochtar.
Selain itu, kata Zulficar, bila perubahannya sudah sangat besar penyimpangannya maka dicemaskan dapat terjadi bias dan kesalahan dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan perikanan berkelanjutan tersebut. Zulficar yang juga merupakan mantan Dirjen Perikanan Tangkap KKP ini mengingatkan bahwa data yang akurat penting sebagai masukan ke dalam manajemen perikanan berkelanjutan agar realistis dalam penerapannya.
Ia merekomendasikan agar ada pemisahan secara spesifik beragam komoditas perikanan unggulan dalam perhitungan stok ikan, serta adanya sistem perizinan yang terhubung secara langsung dengan sistem manajemen pengelolaan stok ikan, agar dapat dijadikan referensi untuk menentukan perpanjangan perizinan tangkap berbagai kapal ikan.
Disisi lain, Direktur Kelautan dan Perikanan Bappenas, Sri Yanti menyatakan dalam kaidah pembangunan kelautan dan perikanan sangat diperlukan dukungan dari data yang akurat dan riset yang memadai dan kredibel.
Selain itu, Sri Yanti mengatakan pihaknya juga berencana ingin meningkatkan model percontohan penguatan tata kelola untuk wilayah pengelolaan perikanan dari tiga model pada tahun 2020 menjadi tujuh model pada 2022.
Executive Director Indonesian Demersal Association (ADI), Mukhlis Kamal mengakhiri dengan beberapa poin penting demi tata kelola yang lebih baik. Demi keberlanjutan, perlunya ada Scientific-base management, meningkatkan peranan para stakeholder, kelembagaan yang kuat (pemerintah, nelayan, pelaku bisnis, asosiasi) dan implementasi rencana kerja dan kebijakan menuju keberlanjutan. (NDA)
