Taufan Sukma/IDX Channel
Nezar menjelaskan, tata kelola AI diperlukan untuk melindungi individu dari intrusi terhadap privasi yang dilakukan secara berlebihan oleh perusahaan, serta bias yang dihasilkan oleh teknologi tersebut.
Nezar berharap surat edaran ini akan menjadi panduan umum nilai etika dan tanggung jawab, dalam pemanfaatan dan pengembangan kecerdasan AI oleh pelaku usaha yang terdaftar dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia atau KLBI 62015 serta para penyelenggara sistem elektronik lingkup privat dan publik.
"Kita sebut ini sebagai soft regulation yang bisa menjadi panduan dan juga menjadi base untuk pengaturan yang lebih tinggi nantinya, karena kita juga sedang membicarakan dan menggagas untuk menyusun apa yang kita sebut sebagai Peraturan Menteri tentang tata kelola kecerdasan artifisial," ungkap Nezar.
Sementara, Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Wahyudi Djafar menyatakan, SE ini mengenalkan tiga pendekatan utama.
Pertama, mendorong penggunaan AI untuk mendukung aktivitas manusia yang akan mendorong kreativitas pengguna dalam pemecahan masalah dan pekerjaan.
Kedua, menekankan privasi dan perlindungan data untuk mencegah kerugian pada pengguna. Terakhir, menganjurkan pengawasan yang ketat untuk mengendalikan potensi penyalahgunaan AI oleh badan pemerintah, swasta, dan pengguna.
