Iqbal Dwi Purnama
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menambahkan keterbatasan anggaran dari Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi salah satu sebabnya Pemerintah Pusat turun tangan mengurus jalan Kabupeten/kota.
Sebab penanganan jalan yang menggunakan APBN Kementerian PUPR sebetulnya hanya untuk Jalan Nasional, sedangkan penanganan Jalan Provinsi, Kabupaten/Kota merupakan tugas APBD yang ditambah oleh DAK (Dana Alokasi Khusus) setiap tahunnya.
"Tadi telah diputuskan akan ada Inpres untuk jalan daerah yang ruas-ruasnya jalannya tentu akan diputuskan bersama dan hal ini leading sectornya kementerian PUPR," kata Menteri Suharso.
Lebih lanjut Suharso Monoarfa menjelaskan pada tahun 2023 ini, paling tidak akan sudah dimulai untuk menangani jalan sepanjang 9.000 km jalan Kabupeten/Kota, dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp32 triliun.
"Kita akan memulai dengan membantu sekitar hampir 9 ribu km jalan dari yang diusulkan kira-kira sekitar 32 ribu, tetapi kita tentu readiness kriterianya diuji, dan tahun ini mudah-mudahan kita bisa kerjakan dengan anggaran yang diperlukan sekitar Rp32T," tutup Suharso. (RRD)
