Atikah Umiyani/MPI
Lebih lanjut Askolani juga menuturkan mengenai pengenaan denda yang juga telah diberlakukan sesuai dengan ketentuan untuk mencegah adanya kesalah informasi yang dilakukan oleh pelaku under invoicing.
"Dan itu bisa merugikan negara kalau kemudian nilai barang yang disampaikan tidak sesuai dengan harga barang sebenarnya yang kita punya akses, tau secara pasar global berapa sih harga barang itu. Jadi memang ada check and balanced yang harus kita lakukan secara transparan yag kemudian nilainya sesuai dengan yang telah ditetapkan," paparnya.
"(Jadi) kebijakan ini diberlakukan untuk melindungi industri dalam negeri, melindungi UMKM, melindungi ekonomi kita dan transparansi fiskal jadi hal yang memang harus diperkuat," tutupnya.
(SAN)
