Lukman Hakim
Atas temuan di Bangkalan tersebut, Wagub Emil menekankan bahwa hal tersebut merupakan kerja bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Sehingga betapa pentingnya peran aktif dari pemerintah daerah setempat untuk ikut mengawal penyaluran bantuan ke masyarakat.
"Sebenarnya Kemensos sangat responsif untuk hal semacam ini, jadi kita tahu bahwa ini operasi skala besar. Jadi ini kita perbaiki bersama-sama, kerja bersama. Kami yakin, kalau ini ada kaitan dengan amanat dari supplier yang tidak baik, Kemensos akan mengambil tindakan," jelasnya.
Bupati Bangkalan Abdul Latif juga menyatakan akan menahan sementara paket bantuan beras yang diterima di wilayahnya. Dirinya memastikan bahwa dari 1.500 paket beras tersebut belum ada yang terdistribusi ke masyarakat, mengingat beberapa beras terpantau kurang layak. "Belum ada yang terdistribusi, karena sesuai dengan arahan Pak Wagub juga, agar beras ini disimpan dulu sambil menunggu pengganti yang lebih baik," ungkap Abdul Latif.
Sementara itu, tercatat 3.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tengah menunggu aliran bantuan beras dari pemerintah pusat. 3.000 KPM tersebut merupakan warga terdampak PPKM, namun belum terdaftar sebagai penerima berbagai bentuk bansos oleh pemerintah pusat maupun daerah. (TIA)
