Azhfar Muhammad
“Tiket kereta cepat juga tidak cocok disebut subsidi. harga tiket awal sebelum proyek bengkak Rp225 ribu. Sekarang perlu disesuaikan pastinya lebih mahal. Maka dari itu jelas proyek ini sedari awal proyek komersial alias tujuan cari untung. Tiba tiba sekarang disuntik APBN tentu jadi tanda tanya besar,” tambahnya.
Dirinya menyebut pemerintah tidak seharusnya memberi subsidi. Dirinya menyebut kelas ekonomi yang subsidinya ditambah, atau transportasi darat tarif tolnya yang disubsidi yang dinilai lebih bermanfaat bagi masyarakat.
“Akhirnya karena miss management maka kesulitan melanjutkan proyek ini menyita pajak masyarakat plus tambahan utang baru,” ujarnya.
Tak hanya itu, Bhima mengaku Beban utang yang meningkat tentu akan membahayakan APBN dalam jangka panjang, terlebih tahun 2022 target defisit anggaran masih berada pada level 4,85% dari PDB.
“Pemerintah juga harus menanggung pembayaran bunga utang Rp405 triliun. Apakah proyek kereta cepat ini sudah diperhitungkan dalam APBN 2022? DPR diminta melakukan evaluasi dulu sebelum menyetujui masuknya investasi pemerintah ke kereta cepat,” bebernya.
