sosmed sosmed sosmed sosmed
get app
Advertisement

WEF Ingatkan Resesi hingga Krisis Biaya Hidup 2023, RI Perlu Ambil Langkah Ini

Economics editor Maulina Ulfa - Riset
17/01/2023 14:26 WIB
Masyarakat menengah ke bawah perlu bersiap untuk menghadapi ancaman krisis biaya hidup hingga resesi.
WEF Ingatkan Resesi hingga Krisis Biaya Hidup 2023, RI Perlu Ambil Langkah Ini. (Foto: WEF)
WEF Ingatkan Resesi hingga Krisis Biaya Hidup 2023, RI Perlu Ambil Langkah Ini. (Foto: WEF)

Ia melanjutkan, hal ini dapat dilihat dari tingkat inflasi indonesia di kisaran 5% selama tahun 2022 dengan tingkat suku bunga acuan kisaran 5,50%.

Di sisi lain rasio utang terhadap PDB pemerintah RI juga masih berada di kisaran 30,1%, jauh dari batas aman 60% yang ditetapkan dalam undang-undang.

Cadangan devisa indonesia juga berada dalam kategori aman yaitu setara dengan pembiayaan 5,9 bulan impor atau 5,8 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah. Serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

Sedia Payung Sebelum Hujan

Menurut Hasran, sektor yang mungkin tidak kebal dari adanya resesi global adalah perdagangan. Sejak awal tahun 2020 neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus yang disebabkan oleh naiknya harga-harga komoditas seperti batu bara, nikel, dan CPO.

Dengan adanya resesi permintaan global terhadap komoditas-komoditas indonesia tersebut akan mengalami penurunan di sepanjang tahun 2023.

Hasran bilang, kondisi ini juga tidak akan berpengaruh secara langsung terhadap krisis biaya hidup di Indonesia.

Meski demikian, masyarakat perlu bersiap untuk menghadapi ancaman krisis biaya hidup ini. Utamanya bagi masyarakat kurang mampu. Mengingat mereka adalah kelompok yang diproyeksi paling terdampak dengan adanya krisis biaya hidup.

“Mereka tidak memiliki banyak pilihan. Naiknya inflasi akan sangat memangkas pendapatan mereka. Mereka harus mengalokasikan pengeluaran konsumsinya pada pos-pos yang lebih prioritas seperti mengurangi pengeluaran di luar konsumsi pangan,”

Di saat yang sama, menurut Hasran, pemerintah perlu mempertimbangkan alokasi bantuan sosial yang lebih terarah, dan lebih menyasar masyarakat kategori kurang mampu.

Ia menambahkan, berkurangnya permintaan di Eropa dan Amerika sebagai dampak dari krisis biaya hidup ini akan mempengaruhi produksi dan margin perusahaan-perusahaan multinasional, atau bahkan perusahaan manufaktur di Indonesia.

Dalam masa ini, perusahaan akan bisa saja melakukan PHK sedangkan lapangan pekerjaan baru yang dibuka akan lebih sedikit.

Untuk itu, ia mengimbau selama masa krisis ini, para pekerja perlu lebih bijak dalam memilih waktu resign dan berpindah pekerjaan. (ADF)

Halaman : 1 2 Lihat Semua
Advertisement
Advertisement