AALI
7950
ABBA
600
ABDA
0
ABMM
1240
ACES
1320
ACST
248
ACST-R
0
ADES
2410
ADHI
685
ADMF
7700
ADMG
216
ADRO
1335
AGAR
398
AGII
1790
AGRO
2500
AGRO-R
0
AGRS
264
AHAP
59
AIMS
420
AIMS-W
0
AISA
206
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
650
AKRA
3600
AKSI
422
ALDO
635
ALKA
226
ALMI
270
ALTO
328
Market Watch
Last updated : 2021/07/30 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
438.19
-1.28%
-5.68
IHSG
6070.04
-0.83%
-50.69
LQ45
823.04
-1.17%
-9.71
HSI
25961.03
-1.35%
-354.29
N225
27283.59
-1.8%
-498.83
NYSE
16697.14
0.75%
+123.58
Kurs
HKD/IDR 1,858
USD/IDR 14,460
Emas
850,320 / gram

Zona Merah 75 Persen WFH, Begini Aturan Lengkap Pembatasan di Perkantoran

ECONOMICS
Dita Angga/Sindo
Selasa, 15 Juni 2021 16:41 WIB
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerbitkan Instruksi perpanjangan PPKM Mikro. Ini aturan WFH 75% bagi perkantoran di zona merah.
MNC Media

IDXChannel - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerbitkan Instruksi bernomor 13/2021 terkait perpanjangan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro. Ini diterbitkan menyusul perpanjangan PPKM mikro mulai tanggal 15 hingga 28 Juni 2021.

Pada instruksi Mendagri tersebut diatur kapasitas pekerja di perkantoran dalam menjalankan kegiatannya. Untuk di zona oranye dan zona kuning diatur pekerja yang bekerja dari rumah atau work from home (WFH) sebanyak 50%. Sementara sisanya bekerja dari kantor atau work from office (WFO).

“Untuk kabupaten/kota yang berada dalam zona kuning dan zona oranye pembatasan dilakukan dengan menerapkan work from home (WFH) sebesar 50% dan work from office (WFO) sebesar 50%,” demikian bunyi diktum kesembilan huruf a poin 1.

Sementara itu daerah berzona merah, pemerintah memperketat pembatasan kegiatan perkantoran.

“Untuk kabupaten/kota yang berada dalam zona merah pembatasan dilakukan dengan menerapkan WFH sebesar 75% dan WFO sebesar 25%,” bunyi diktum kesembilan huruf a poin 2.

Pada instruksi mendagri tersebut juga ditegaskan agar pelaksanaan WFH maupun WFO menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat. Lalu juga diminta agar pengaturan waktu kerja secara bergantian.

Selain itu bagi karyawan yang WFH diminta tidak melakukan perjalanan ke daerah lain.

“Pada saat WFH tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain,” bunyi diktum kesembilan huruf a poin 3. 

(IND) 

Rekomendasi Berita
Berita Terkait
link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD