Rohman Wibowo
IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dirancang sebagai sarana penguat ekonomi desa yang memiliki fungsi sangat vital.
Koperasi ini bertindak sebagai perantara utama penyaluran berbagai program sosial pemerintah serta penampung hasil panen masyarakat, sehingga sama sekali bukan berkonsep minimarket atau supermarket.
"Fungsi Koperasi Desa nanti akan sangat kuat dan powerful sebagai offtaker sekaligus infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan bantuan, jadi Kopdes ini bukan supermarket atau menutup warung emak-emak," kata Zulkifli dalam seminar nasional tentang Koperasi Desa Merah Putih di Maluku Utara, Rabu (5/8/2026).
Kehadiran Kopdes, kata pria yang akrab disapa Zulhas ini, diproyeksikan untuk memangkas rantai distribusi dan mengatasi ketimpangan harga kebutuhan pokok di wilayah terpencil. Selain menekan biaya hidup warga desa, koperasi ini memproteksi petani dan nelayan dari kerugian saat musim panen tiba.
"Semakin jauh desa, warga justru membayar lebih mahal seperti harga beras dan telur di Papua atau Halmahera, dan Presiden tidak ingin petani atau nelayan rugi saat panen sehingga Kopdes hadir membeli ikan, gabah, hingga jagung mereka," ujar Zulkifli.
Melalui jaringan Kopdes, seluruh skema perlindungan sosial dan bantuan produksi pertanian akan terintegrasi secara terpusat di tingkat desa. Langkah ini memastikan penyaluran barang subsidi pemerintah dapat diterima langsung oleh masyarakat tanpa perantara liar.
"Koperasi Desa Merah Putih bersama Kepala Desa akan menyalurkan seluruh bantuan pemerintah, mulai dari PKH, bantuan tunai, beras, pupuk subsidi, alat pertanian alsintan, hingga gas LPG 3 kilogram," kata Zulhas.
Pemerintah juga mendorong pemanfaatan Kopdes sebagai pusat layanan keuangan digital dan logistik terpadu di pedesaan. Fasilitas ini dinilai mempermudah transaksi perbankan, pengajuan kredit usaha murah, hingga pengiriman barang pos tepat di pemukiman warga.
"Di tiap Kopdes ada layanan BRILink dan BNI (Agen 46) agar warga bisa pinjam uang atau KUR dengan bunga maksimal 8 persen, bayar listrik PLN, hingga menjadi gerai penerima barang Kantor Pos untuk diantar ke rumah-rumah," tutur Zulhas.
(NIA DEVIYANA)
