Anggie Ariesta
IDXChannel - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan setiap perubahan anggaran belanja pemerintah pusat menurut organisasi, fungsi, dan program dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Putusan MK Nomor 100/PUU-XXIV/2026 tersebut membatasi kewenangan pemerintah dalam mengubah rincian belanja APBN hanya melalui Peraturan Presiden (Perpres). Kemenkeu menilai putusan itu menjadi landasan penting untuk memperkuat tata kelola serta prinsip checks and balances dalam penyusunan dan penyesuaian anggaran negara.
Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Sudarto mengatakan, pihaknya masih mempelajari amar putusan tersebut untuk menyesuaikan mekanisme penganggaran secara teknis.
"Terkait dengan putusan MK, tentu kami baru menerima kemarin, kami belajar dan kami hormati dan tentunya itu pastilah untuk perbaikan tata kelola ke depan," ujar Sudarto dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (18/9/2026).
Sebelumnya, MK mengabulkan sebagian permohonan pengujian materiil terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026 pada Rabu (16/9/2026).
