Akibatnya, pengembangan desa wisata rawan berbenturan. Padahal, pengembangan desa wisata sangat mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Desa wisata seyogianya didorong memberikan distribusi yang adil, keuntungan adil, menciptakan kelayakan ekonomi, serta konsolidasi institusi sosial di desa.
Selain itu, lanjut Awaludin, masyarakat desa umumnya masih memaknai bahwa pariwisata masih sebatas ranah rekreasi. Awaludin menuturkan, masih banyak aspek di desa yang bisa dikembangkan menjadi pariwisata. Mulai dari wisata petualangan, ziarah, kuliner khas, hingga kepercayaan lokal dari desa tersebut.
“Di tempat lain ada medical tourism, bagaimana praktik dukun atau pengobatan herbal bisa disaksikan wisatawan. Ada pula wisata atraksi, teknik khas, ataupun nilai lokal yang belum tersentuh,” tambahnya.
Kepala Pusat Studi Pariwisata Unpad tersebut mengatakan, pengembangan desa wisata memerlukan kajian para akademisi serta dukungan pemerintah melalui regulasi yang kuat. Akademisi didorong melakukan kajian bagaimana seharusnya pengembangan desa wisata.
“Persoalan 80 ribu desa menjadi desa wisata itu benturannya pasti kuat. Ini harus menjadi kajian yang serius,” ujarnya. Kajian dilakukan dengan mendengar langsung apa yang seharusnya dibutuhkan masyarakat desa.