Tangguh Yudha/MPI
Menanggapi hal ini, Kaspersky menyayangkan apa yang diungkapkan BSI. Kaspersky mengatakan akan meminta klarifikasi dari BSI atas tindakannya yang disebut tidak didasarkan pada penilaian teknis produk Kaspersky.
Untuk diketahui, apa yang menimpa Kaspersky ini sebenarnya bukanlah yang pertama kali terjadi. Sebelumnya pada tahun 2017, Presiden AS, Donald Trump menandatangani undang-undang yang melarang penggunaan perangkat lunak Kaspersky di dalam pemerintahan.
Pada tahun yang sama, Pusat Keamanan Siber Nasional Inggris mengumumkan akan menulis surat ke semua departemen pemerintah, memperingatkan agar tidak menggunakan produk Kaspersky untuk sistem yang terkait dengan keamanan nasional. (RAMA)
