Kontributor MPI
IDXChannel - Menteri Dalam Negeri selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) melantik Komisaris Jenderal Paulus Waterpauw sebagai Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan. Pelantikan dilaksanakan di Kantor BNPP, Jakarta Pusat, pada Kamis (21/10/2021).
Pria kelahiran Fakfak, Papua Barat, 25 Oktober 1963, itu dilantik berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 147/TPA Tahun 2021 tentang pemberhentian dan pengangkatan pimpinan tinggi madya di lingkungan BNPP.
“Dengan ini secara resmi melantik saudara dalam jabatan yang baru di lingkungan BNPP, saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan,” ujar Menteri Tito.
Menteri Tito mengatakan salah satu langkah pembangunan perbatasan negara akan dilakukan dengan mengembangkan potensi di Kecamatan Perbatasan. Potensi-potensi yang ada di perbatasan negara khususnya Kecamatan Perbatasan harus dikembangkan agar perbatasan negara menjadi pusat ekonomi baru.
Pembangunan di perbatasan juga merupakan strategi pertahanan agar masyarakat yang tinggal di perbatasan negara tidak bergantung kepada negara tetangga, sehingga rasa nasionalisme terhadap NKRI tidak berkurang.
Pengelolaan potensi perbatasan inilah yang akan menjadi tugas Komjen Paulus Waterpauw di BNPP. Menteri Tito mengungkapkan Komjen Paulus Waterpauw dipilih menjadi Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan karena memiliki pengalaman yang sangat luas dan jam terbang yang tinggi.
“Pengalaman bukan hanya di Papua, yang merupakan salah satu daerah yang banyak perbatasannya baik darat maupun laut, tapi beliau juga pernah di Sumatera Utara, Mantan Kepala Intelijen Polri otomatis juga memiliki pemahaman Indonesia secara menyeluruh lengkap sehingga Bapak Presiden memberikan kepercayaan dengan Kepresnya kepada Bapak paulus Waterpauw sebagai deputi dengan segala pengalaman dan pengetahuan beliau yang jam terbangnya sudah tinggi. Disamping itu kita juga merasa bangga karna anak Papua bisa jadi pejabat tinggi yang cukup menentukan negara ini,” pungkasnya.
