Fahmi Abidin
IDXChannel - Dalam lawatannya ke ajang pertemuan G20, Menteri ESDM Ignasius Jonan membahas pentingnya transisi energi yang selaras atau pro dengan perlindungan lingkungan di Kota Karuizawa, 150 kilometer utara Tokyo, Jepang.
Menteri Jonan dalam Ministerial Meeting segera menyepakati Komitmen Energi G20 dalam Dokumen Lengkap Ministerial Communique, yang dibahas pada Energy Transitions Working Group (ETWG), demikian informasi yang dihimpun dari Kementerian ESDM, di Jakarta, Minggu, 16 Juni 2019.
Jepang mengangkat tema utama transisi energi yang selaras dengan perlindungan lingkungan dan pertumbuhan ekonomi dalam "3E+S" yaitu Energy Security, Economic Efficiency and Environment (3E) and Safety (S).
Sebagai tuan rumah, Jepang memprioritaskan agenda Innovation dan advanced energy issues, yaitu Hidrogen, Carbon Capture Storage and Utilization (CCUS), Well-to-Wheel Analysis dan Nuklir serta Research and Development 20 (RD20).
Sejalan dengan agenda, Indonesia berupaya melakukan berbagai upaya dan respon strategis, sehingga Sekretariat G20 Jepang mengakomodasi sejumlah isu dalam Third Draft Communique antara lain pertama, memasukkan Sustainable Development Goals (SDGs)/Agenda 2030 sebagai referensi utama Komunike, dengan mengakui implementasi Transisi Energi yang beragam sesuai SDGs (SDG7).
Kedua, memasukkan biofuels sebagai salah satu Energy Innovations, serta bioenergy sebagai bagian dari Energi Terbarukan dan Transisi Energi di dunia pada beragam penggunaan terutama pembangkit listrik dan transportasi.
Ketiga, memasukkan aspek affordability pada Energy Efficiency dan Power System, dan mengangkat Clean and Affordable Energy Access sebagai bagian tersendiri. Keempat, menekankan pentingnya memahami situasi masing-masing negara dalam pengembangan CCUS, dan mendorong kolaborasi internasional dalam pengembangan Hidrogen yang relatif masih baru.
Kelima, memfokuskan Well-to-Wheel hanya untuk mengembangkan potensi efisiensi energi, dan tidak untuk standardisasi perhitungan emisi CO2 kendaraan bermotor di setiap negara. Keenam, menyederhanakan pembahasan nuklir dan mengakomodasi kepentingan negara non-pemakai nuklir. (*)
