Iqbal Dwi Purnama
Kriteria ini meliputi kontribusi kegiatan usaha terhadap aktivitas ekonomi hijau dan/atau transisi, pemenuhan aspek keuangan serta tata kelola, hingga keterbukaan informasi terkait keberlanjutan.
Emiten yang memperoleh penetapan tersebut juga diwajibkan menjalani evaluasi secara berkala serta menyampaikan kembali hasil reviu sebagai bagian dari proses penilaian BEI.
Dalam menyusun kebijakan ini, BEI mengacu pada Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) dan berbagai referensi taksonomi internasional, termasuk Green Equity Principles yang diterbitkan oleh World Federation of Exchanges (WFE).
BEI menilai, kehadiran Green Equity Designation dapat meningkatkan kualitas informasi keberlanjutan bagi investor, masyarakat, sektor perbankan sekaligus membuka peluang pendanaan berkelanjutan yang lebih luas bagi perusahaan tercatat.
Pengembangan Green Equity Designation telah dimulai sejak 2025. Dalam tahap uji coba (piloting), sebanyak empat perusahaan tercatat dan tiga penyedia reviu eksternal telah berpartisipasi untuk memberikan masukan terhadap mekanisme dan standar penerapan kebijakan tersebut.
