Selain perbaikan operasional TINS turut didukung penguatan pengawasan dan pengamanan Wilayah Izin Usaha Pertambangan serta dukungan Satuan Tugas Pemerintah Pusat.
Ini adalah dampak positif dari komitmen pemerintah melalui instruksi Presiden untuk mengamankan cadangan strategis nasional sehingga mampu semakin mendukung kedaulatan ekonomi Nasional.
Perbaikan itu berlangsung setelah Presiden Prabowo Subianto memerintahkan operasi besar-besaran untuk menertibkan sekitar 1.000 tambang ilegal dan menutup jalur penyelundupan timah di Bangka Belitung. Operasi yang melibatkan TNI, Polri, dan Bea Cukai tersebut mulai dijalankan sejak September 2025.
Analis BRI Danareksa Andhika Audrey menilai penertiban tersebut membuat aktivitas pertambangan timah secara bertahap kembali masuk ke ekosistem formal. Kondisi itu memberikan ruang bagi TINS untuk mengamankan pasokan bijih dari wilayah konsesinya sekaligus meningkatkan utilisasi fasilitas produksi serta kepercayaan investor terhadap industri pengelolaan timah Nasional.
“Dampaknya mulai terlihat dari kenaikan produksi, volume penjualan, serta perbaikan margin TINS. Apabila pengawasan tambang dan jalur penyelundupan dilakukan secara konsisten, pertumbuhan kinerja perseroan berpotensi lebih berkelanjutan,” ujar Andhika.