Kunthi Fahmar Sandy
IDXChannel — Penertiban sekitar 1.000 tambang ilegal dan penutupan jalur penyelundupan di Bangka Belitung mulai menunjukkan dampak nyata terhadap perbaikan tata kelola industri timah nasional. Langkah tersebut berjalan seiring dengan peningkatan kinerja PT Timah Tbk (TINS) sebagai perusahaan milik negara.
Langkah tegas pemerintah dalam penegakan hukum membantu menata kembali aktivitas pertambangan yang selama ini diwarnai praktik pertambangan tanpa izin (PETI). Kebijakan tersebut sekaligus membuka ruang bagi kegiatan produksi yang lebih terstruktur, legal, dan terintegrasi dalam rantai pasok nasional.
Dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR/DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (14/8/2026), Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah telah menutup sebanyak 1.000 lokasi penambangan timah ilegal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Penertiban tersebut dilakukan secara terintegrasi dengan melibatkan TNI dan Polri untuk mengusut praktik pertambangan tanpa izin berskala besar sekaligus menutup jalur penyelundupan timah.
Pengamat BUMN Universitas Indonesia Toto Pranoto menilai persoalan PETI selama ini menjadi tantangan struktural bagi industri timah nasional. Kompleksitas jaringan yang terlibat membuat penanganannya tidak mudah, baik bagi aparat penegak hukum maupun PT Timah sebagai operator resmi yang mengelola kekayaan mineral timah nasional.
