Menurut Phintraco, tambahan belanja tersebut berpotensi meningkatkan pos pengeluaran dalam APBN secara signifikan apabila disetujui. Kondisi ini juga berisiko memperlebar defisit anggaran pemerintah.
Selain itu, pemerintah berencana membentuk Dewan Kawasan Industri Nasional (DKIN) sebagai forum koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat pengelolaan serta pengembangan kawasan industri.
DKIN nantinya akan dipimpin langsung oleh presiden sebagai ketua, wakil presiden sebagai wakil ketua, dan menteri perindustrian sebagai ketua harian. Anggotanya akan berasal dari kementerian/lembaga terkait serta pemangku kepentingan lainnya.
Phintraco menilai pembentukan DKIN berpotensi membantu mengatasi hambatan lintas sektor dan meningkatkan daya saing industri nasional apabila diimplementasikan secara efektif.
Namun, di sisi lain, keberadaan lembaga baru tersebut juga menimbulkan kekhawatiran karena dinilai berpotensi bertentangan dengan upaya penyederhanaan birokrasi pemerintah. (Aldo Fernando)
Disclaimer: Keputusan pembelian/penjualan saham sepenuhnya ada di tangan investor.