OJK Segera Bentuk Bursa Perdagangan Karbon

IDXChannel - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyiapkan regulasi dalam penyelenggaraan bursa karbon. Ketentuan tersebut guna mengeksekusi misi pencapaian Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia serta target implementasi net zero emission pada tahun 2060.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan langkah ini merupakan dukungan otoritas terhadap pemerintah untuk menetapkan harga karbon demi mengatasi perubahan iklim.

Baca Juga:

Potensi Perdagangan Karbon Indonesia Capai Rp8.000 Triliun, Ini Rinciannya

”OJK bersama industri jasa keuangan siap mendukung inisiatif ini,” kata Mahendra Siregar dalam seminar internasional “Carbon Trading: The Journey to Net Zero” sebagai rangkaian kegiatan peringatan 45 tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia di Jakarta, Selasa siang ini, (27/9/2022).

Mahendra memandang penetapan harga karbon yang diinisiasi oleh Pemerintah dapat menghadirkan insentif untuk mengurangi emisi dan disinsentif bagi perusahaan dengan produksi emisi yang lebih dari batas yang ditoleransi.

Baca Juga:

Enam BUMN Ini Berpotensi Kembangkan Ekosistem Perdagangan Karbon

Kondisi geografis Indonesia dengan hutan tropis terbesar ketiga di dunia, dinilai bakal menyerap keuntungan dari perdagangan emisi karbon global. 

Baca Juga:

OJK Siapkan Rencana Implementasi Perdagangan Karbon

Menurutnya, dengan hutan tropis seluas 125 juta hektar, Indonesia diperkirakan mampu menyerap 25 miliar ton karbon, belum termasuk hutan bakau dan gambut, sehingga diperkirakan bisa menghasilkan pendapatan senilai USD565,9 miliar dari perdagangan karbon.

Besaran tersebut dipandang merupakan tumpuan strategis bagi Indonesia dalam memperoleh alternatif pembiayaan sektor riil. Untuk mendukung peluang itu, menurut Mahendra dibutuhkan kerangka regulasi yang jelas mengatur mengenai kewenangan dan pengoperasian bursa karbon, baik untuk perdagangan dalam negeri maupun luar negeri.

“Kita juga harus memastikan perangkat infrastruktur tidak hanya fit tetapi juga lengkap mulai dari infrastruktur primer, sekunder dan pasar sehingga dapat mendukung beroperasinya bursa karbon, serta mekanisme pengawasan yang sesuai untuk pasar karbon agar selaras dengan target nasional yang ditetapkan dalam Nationally Determined Contribution (NDC),” tandasnya.

(DES)