Penanganan Covid-19 Berlanjut, Penyerapan Anggaran Naik 34,1 Persen di Semester II

IDXChannel - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa penyerapan anggaran penanganan Covid-19 dan pemulihan dari sektor kesehatan dan ekonomi naik di semester II. Selain itu, diakuinya bahwa koordinasi antara Pusat dan Daerah perlu dibenahi.

“Beberapa yang terkait dengan penyerapan dari pada anggaran, tadi dilaporkan bahwa penyerapan anggaran sebesar 34,1% dari pagu di tahun year to date dari Rp695 triliun. Dan ini secara month to month/bulan ke bulan ada kenaikan sebesar 30,9% di semester I sampai dengan semester II,” ungkap Menko Perekonomian, dilansir laman resmi Sekretariat Kabinet RI, Senin (14/9/2020).

Selain itu, terkait pengadaan PCR-PCR yang dilakukan oleh lembaga-lembaga nonpemerintah, dalam arti partisipasi swasta dan klinik, menurut Airlangga, Kemenkes akan melakukan review, mengevaluasi, dan akan menetapkan harga jasa PCR tersebut.

Masuk ke semester II ini, menurut Airlangga, per September tren penyerapannya sudah naik menjadi Rp237 triliun demikian pula sektor kesehatan terjadi kenaikan 31,6%, perlindungan sosial 62,81%, sektoral Pemda 27,68%, dan UMKM 91,43%.

Lebih lanjut, Airlangga juga menjelaskan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bentuk insentif pariwisata anggarannya sudah ada yang dikaitkan dengan pengadaan vaksin secara mandiri apabila clinical trial sudah selesai.

“Jadi ini masih menunggu clinical trial untuk selanjutnya dibuat program yang terkait dengan sektor pariwisata,” imbuh Airlangga.

Sebelumnya, Airlangga mengatakan bahwa keputusan ini tentu telah diputuskan secara integrasi. “Keputusan-keputusan yang menyangkut masyarakat banyak tentunya diputuskan secara terintegrasi dan juga ditujukan untuk menurunkan angka yang terdampak daripada pandemi Covid-19,” ujarnya.
.
Untuk itu, dilanjutkan Airlangga, Presiden Jokowi meminta agar pengelolaan penurunan angka dikelola secara lokal untuk melakukan intervensi berbasis lokal sehingga monitoring dan evaluasi secara kedaerahan di daerah, di 83.000 desa, RT, RW untuk terus dapat termonitor.

“Presiden meminta akan dalam dua minggu ini dikoordinasikan dan konsentrasi lebih khusus di 8 wilayah yang terdampak lebih besar kenaikannya dan menugaskan Wakil Ketua Komite Pak Luhut Binsar Panjaitan dan juga Ketua Satgas Covid-19 untuk memonitor dan sekaligus juga melakukan evaluasi,” katanya.

Terkait dengan kegiatan lanjutan untuk pendisiplinan masyarakat, Airlangga kembali menegaskan bahwa operasi yustisi akan terus dilanjutkan, terutama juga di beberapa daerah utama. (*)